Masih Perlu Reformasi di Tubuh TNI

JUBI --- Tugas seorang TNI di lapangan masih jauh dari kebijakan institusinya. Melanggar etika dengan menyiksa warga sipil tak urung terjadi. Akibatnya, masyarakat sipil tidak melihatnya sebagai figur pengayom, tapi seorang yang menakutkan.

“Warga sipil jadinya trauma mendengar pemberitaan media terkait penyiksaan oleh TNI. Tentunya ini menjadi sorotan institusi militer untuk melakukan perbaikan kinerja di lapangan,” kata Sebedeus Selegani, Pendiri Forum Demokrasi Papua, Selasa (4/10) di Jayapura.

Jelang perayaan HUT TNI ke 66, 5 Oktober dirinya berharap ada capaian perbaikan atau reformasi TNI dalam saat mengemban tugas dan baktinya di lapangan. “Diharap tidak ada lagi tindakan kekerasan oleh TNI. Dan melalui HUT TNI kiranya menjadi ajang perubahan,”

Menurutnya, TNI yang bertugas di Papua seharusnya mewujudkan pendekatan persuasif kepada masyarakat sipil. Hal ini mendorong rasa persahabatan dan berujung kesejahteraan. “Pendekatan persuasif tidak hanya sekedar pernyataan, tapi harus ada bukti di lapangan,” ujar Selegani.

Perwakilan Komnas HAM Papua, Mathius Murib mengatakan kasus kekerasan yang dimotori oleh prajurit TNI masih terjadi dimana-mana di Papua. Lanjutnya, masih terjadi kejanggalan antara misi yang diusung dengan tindakan praktis TNI di lapangan. “Sebab itu, misi yang diusung Pangdam XVII Cenderewasih bertema “Kasih dan Damai Itu Indah” seharusnya ditunjukkan di lapangan. Tentu saja diharapkan tidak sekedar menjadi jargon belaka,” tandasnya. (JUBI/Karolus)