STATEMENT INFID 65 TAHUN INDONESIA MERDEKA

MASIH TERUS BERKUBANG KEMISKINAN DAN BERADA DALAM JEBAKAN UTANG

Sebagai bagian dari Peringatan 65 Tahun Indonesia Merdeka, DPR RI bersama DPD RI menggelar Sidang Paripurna untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dan juga Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 pada hari Senin, 16 Agustus 2010.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI yang disampaikan pada pagi hari, Presiden SBY lebih banyak menyampaikan klaim-klaim keberhasilan program pembangunan, namun tak banyak melihat masalah-masalah yang seharusnya juga direfleksikan penyebabnya. Bahkan dalam penyampaian pidatonya, Presiden SBY keliru menyatakan bahwa MDGs (Millennium Development Goals) akan berakhir pada tahun 2014, padahal yang benar seharusnya berakhir pada tahun 2015 (kekeliruan ini baru dikoreksi dalam website resmi Presiden SBY. www.presidensby.info). Kekeliruan ini menampakkan bahwa SBY lebih berorientasi pada penuntasan program-program semasa pemerintahannya yang berakhir pada tahun 2014. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya kehendak penurunan angka kemiskinan pada tahun 2014 sekitar 8-10 persen. Namun ironisnya, Presiden tidak menyebut berapa angka kemiskinan di tahun 2010.

Dengan tidak menyebut jumlah angka kemiskinan pada tahun 2010 ini, berarti pemerintahan Indonesia tidak serius untuk menggunakan MDGs sebagai indikator pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya. Padahal, pada tahun 2010 ini adalah tahapan evaluasi 10 tahun pencapaian MDGs yang seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Ketidakseriusan ini juga ditunjukkan dengan pengabaian pada data-data kemerosotan human development index (index pembangunan manusia) Indonesia. Pidato Presiden SBY sama sekali tidak menyinggung soal turunnya kualitas hidup manusia Indonesia yang makin merosot bahkan lebih buruk ketimbang Palestina dan Srilanka.

Pengabaian terhadap komitmen pencapaian MDGs semakin terlihat dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan pada sore harinya. Tak ada satu kalimatpun yang menegaskan bahwa RAPBN 2011 adalah instrumen untuk percepatan pencapaian MDGs.

RAPBN 2011 lebih menonjolkan janji-janji menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan TNI/Polri namun abai pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Skema perlindungan sosial yang ditawarkan oleh RAPBN 2011 tetap tak bergeser dari perspektif karitatif yang bersifat bantuan sosial ketimbang penjaminan sosial yang lebih permanen. Pemerintah seolah-olah melihat dirinya sebagai donatur yang baik hati (benevolent government) kepada rakyatnya, sementari mengabaikan penderitaan rakyat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang keliru, termasuk kebijakan yang menggantungkan diri pada utang luar negeri.

RAPBN 2011 juga tetap menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum sembuh dari penyakit kecanduan utang. Tekad Presiden SBY untuk mengurangi utang agar tidak membebani APBN, seperti yang disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi tanggal 19 Juli 2010, ternyata tidak terbukti. RAPBN 2011 masih tetap mengandalkan utang luar negeri. Dengan defisit yang semakin tinggi yaitu Rp 115,7 trilyun, tentu semakin besar pula utang yang dipakai untuk menutup defisit tersebut. Di sisi yang lain, dengan adanya beban jatuh tempo, RAPBN 2011 juga sangat besar mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 116,4 trilyun. Pembayaran utang luar negeri bahkan lebih besar daripada utang baru (negative flows).

Program-program yang disebut Presiden SBY sebagai program untuk mensejahterakan rakyat sebagian besar dibiayai dengan utang luar negeri, seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), BOS (Biaya Operasional Sekolah), PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Jamkeskin (Jaminan Kesehatan orang Miskin), dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Pemerintah sekarang mau membantu rakyat miskin pada masa kini, dengan membebani rakyat miskin yang sama di masa depan untuk membayar pengembalian utang tersebut.

Atas situasi tersebut INFID menilai bahwa ada fakta-fakta muram yang disembunyikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI yang penuh dengan klaim keberhasilan. INFID juga menilai, postur dan format RAPBN 2011 yang masih penuh aroma utang luar negeri tidak bisa menjadi instrumen pembiayaan pencapaian MDGs.

Jakarta, 16 Agustus 2010

Salam hormat,

Don K Marut Direktur Eksekutif (0811 9671 327)

Wahyu Susilo Manager Program INFID (0815 1039 2859)

files/133601_133700/133654/36099533-statement-infid-65-tahun-indonesia-merdeka.pdf